Standardisasi Perkuat Peran B/BTKLPP Pada Penanganan Covid-19, dan Pencapaian Tugas Fungsi

Jakarta – Dalam rangka  koordinasi dan konsolidasi terkait evaluasi pelaksanaan penanganan Covid-19, pada 19 Juni 2020, diselenggarakan rapat konsultasi antara sepuluh Kepala B/BTKLPP dengan unsur pimpinan Ditjen P2P. Rapat dipimpin langsung oleh Dirjen P2P, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Kasubdit Karantina Kesehatan. Rapat membahas peran B/BTKLPP dalam pengendalian Covid-19, strategi percepatan pengawasan dan penanganan Covid, rencana tindak lanjut peran B/BTKLPP dalam pengawasan di pintu masuk negara, serta implementasi Keputusan Direktur Jenderal HK.02.02/I/3130/2019 tentang Standardisasi pada UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
Pada pertemuan yang tetap menerapkan social distancing dan protokol kesehatan tersebut, Dirjen P2P menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 memiliki pengaruh besar pada pelaksanaan perencanaan kegiatan tahun 2020. Perencanaan berpotensi dapat dilaksanakan. Meski begitu, B/BTKLPP harus tetap menjalankan kegiatan sesuai prosedur yang ada. Tetap menjaga profesionalisme serta memastikan keamanan dan kesehatan para pegawainya. Kekuatan sebuah organisasi terletak pada sumber daya manusianya, bukan pada gedung ataupun sarana prasarana yang dimiliki. Dirjen mengarahkan semua Kepala Balai untuk berani mengambil risiko, bertanggungjawab dalam memastikan tetap berjalannya tugas pokok dan fungsi serta mensejahterakan anggotanya. Sejahtera dalam hal ini termasuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Selanjutnya, peran laboratorium berubah. B/BTKLPP harus mampu menjadi fasilitator pemeriksaan PCR, memiliki kemampuan dan pembimbingan pemeriksaan mikroskopis, memiliki pemeriksaan menggunakan TCM. UPT, baik B/BTKLPP maupun KKP merupakan wajah Ditjen P2P di daerah, adapun pusat berperan dalam mengatur mengawasi dan membina. Untuk itu, B/BTKLPP harus memiliki standarisasi baik sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan layanan unggulan.
Saat ini pemeriksaan spesimen Covid-19 telah mencapai 20 ribu. B/BTKLPP memiliki peran dalam pemeriksaan tersebut. Saat ini yang dibutuhkan adalah pemeriksaan secara masif bukan masal. Bedanya, pemeriksaan masif semua spesimen tracing diperiksa. Adapun spesimen PDP tidak boleh antri lebih dari 2 hari. Pengadaan rapid test sendiri bukan untuk kepentingan lolos dari perjalanan, namun untuk tujuan penelusuran. Adapun rapid untuk tujuan perjalanan tidak ditanggung negara.
Ditjen berharap semua unsur dalam direktorat yang dipimpinnya fokus pada pencegahan dan pengendalian serta faktor-faktor yang menyebabkan penyakit. B/BTKLPP lebih banyak menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
(Berita ini disiarkan oleh BBTKLPP Surabaya. BBTKLPP Surabaya menuju Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. BBTKLPP Surabaya tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi telepon (031) 3540189 atau email btklsbyhumas@gmail.com).

Informasi Pengunjung
IP Address
Location
: 34.239.149.34
: Indonesia