Indonesia Punya Laboratorium Surveilans Penyakit Mutakhir

On The Rooftop : Kunjungan Kerja Dirjen P2P ke Gedung Laboratorium
Surveilans P2P BBTKLPP Surabaya di Nongkojajar – Pasuruan (10/03)

Impian memiliki laboratorium surveilans penyakit paling mutakhir di Indonesia tinggal selangkah lagi. Hal tersebut ditegaskan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mohamad Subuh di sela-sela kunjungannya ke Rencana Gedung Pelayanan Laboratorium Surveilans P2P BBTKLPP Surabaya di Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan pada Jumat (10/03) lalu. Gedung laboratorium dengan standar BSL II plus satu-satuanya di Indonesia itu rencananya akan rampung pada Mei tahun ini.

Dalam kunjungannya, Dirjen P2P memeriksa kesiapan setiap ruangan dalam gedung setinggi 4 lantai tersebut. Saat operasional, laboratorium mampu melakukan pemeriksaan surveilans faktor risiko kesehatan, analisis risiko kesehatan, dan uji laboratorium biomarker, parasitologi, bakteriologi, dan virologi. Dirjen P2P mengharapkan Gedung Pelayanan Laboratorium Surveilans P2P BBTKLPP    Surabaya di Nongkojajar dapat menjadi monumen P2P Kemenkes. Untuk itu Dirjen berpesan supaya mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan berkelas internasional. “Diperlukan sumberdaya manusia yang mumpuni dan dapat berbahasa Inggris karena kedepan jejaring kemitraan atau kerja berbasis intenational serta produk yang ada harus dalam 2 bahasa,” harap Beliau.

Kepala Bagian PI Sesditjen P2P yang ikut dalam rombongan menggarisbawahi perlu adanya data dukung yang lengkap dan detail untuk memperoleh anggaran terkait pengadaan kendaraan khusus dan pengadaan tanah. ”Spesifikasi data dukung teknis harus disetujui Direktorat SKK dan P2PTVZ serta persetujuan pada Direktur Jenderal P2P,” ungkap Beliau.

Tak hanya laboratorium penyakit berstandar mutakhir, gedung menjadi pembelajaran tentang pencegahan dan pengendalian penyakit dengan adanya museum dan ruang multimedia di lantai dasar. Tahun ini gedung akan dilengkapi balai diklat, workshop Teknologi Tepat Guna, guest house yang kini masih dalam tahap pembangunan.

 

Tinjauan Laboratorium, Kiri : Meninjau  Instalasi Teknologi Pengendalian Vektor dan Binatang Percobaan.
Kanan : Mengunjungi Museum Pengendalian Penyakit Pes.

Laboratorium Surveilans P2P memiliki standar laboratorium penyakit Bio Safety Level (BSL) II. Laboratorium surveilans ini dalam regional di 11 negara ASEAN akan menjadi satu-satunya, bahkan di regional WHO – SEARO – sampai di India.

Laboratorium surveilans menjadi upaya nyata deteksi dini dan respon cepat penyakit berbasis laboratorium. Keberadaan laboratorium surveilans menjadi perangkat penentu diagnosis dan identifikasi faktor risiko secara cepat dan akurat untuk penyakit-penyakit DBD, Leptospirosis, serta penyakit yang menjadi perhatian Internasional (PHEIC) antara lain Penyakit Pes dan yang terbaru ZIKA Virus. Selain juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, serta mendukung pencapaian target nasional pencegahan dan pengendalian penyakit melalui penguatan surveilans epidemiologi.

Berita ini disiarkan oleh Instalasi Media Informasi Humas Laporan dan Perpustakaan BBTKLPP Surabaya. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BBTKLPP Surabaya melalui nomor (031) 3540189 atau 3540191 dan alamat email kontak humas@btklsby.go.id.

111 Pulau Ini Ditetapkan Presiden Jokowi Sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar

Dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar, sehingga menjadi 111 (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

“Menetapkan 111 (seratus sebelas) Pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut.

Menurut Keppres ini, Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud, yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, menurut Keppres, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 2 Maret 2017.

Inilah beberapa pulau di Wilker BBTKLPP Surabaya yabg termasuk 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar

Nusa Tenggara Timut (NTT): 66. Pulau Alor; 67. Pulau Batek; 68. Pulau Rote; 69. Pulau Ndana; 70. Pulau Sabu; 71. Pulau Dana; 72. Pulau Mangudu.

Nusa Tenggara Barat (NTB): 73. Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa).

Bali: 74. Pulau Nusa Penida.

Jawa Timur: 75. Pulau Nusabarong (Pulau Barong); 76. Pulau Ngekel (Pulau Sekel); 77. Pulau Panikan.